Home Paket Umroh Hubungi Kami Tentang Kami

Ini Usulan Indonesia dalam Pembahasan MoU dengan Saudi Terkait Haji 2020

Selasa, 03 Desember 2019 19:01 WIB


Travelumroh.id – Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi membahas MoU Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhammad Saleh bin Thahir Benten di Mekah pada Senin 2 Desember 2019, malam.

Selain membahas kondisi di Mina, berikut sejumlah usulan dari Indonesia yang dibahas dalam MoU tersebut, menurut Direktur Layanan Haji Luar Negeri, Sri Ilham Lubis, sebagaimana dilansir dari laman Kemenag.

1. Penundaan Biaya Penerbitan Visa Jemaah Haji Indonesia

Pada pelaksanaan ibadah haji 1441H/2020M, jemaah haji akan dikenakan biaya penerbitan visa sebesar SAR300. Kebijakan ini terasa berat oleh Pemerintah Indonesia bila diterapkan tahun ini, karena belum ada persiapan dalam penyusunan anggaran dan belum ada sosialisasi yang cukup kepada calon jemaah haji Indonesia.

“Pemerintah Indonesia meminta agar kebijakan tersebut ditunda dan tidak dikenakan kepada jemaah haji Indonesia untuk tahun ini,” tutur Sri Ilham.

2. Penghapusan Gelang Tangan Barcode Jemaah Haji

Sejak 1438H/2017M, Kementerian Haji dan umroh Saudi menerapkan kebijakan bahwa jemaah haji Indonesia wajib menggunakan gelang tangan barcode. Kebijakan ini tidak optimal karena barcode dan gelang yang telah dicetak mudah rusak saat terkena keringat dan air.

Padahal, kata dia, Pemerintah Indonesia sudah lama membekali Jemaah Haji Indonesia dengan gelang identitas dari bahan stainless agar tidak mudah rusak dan bahkan terhadap api.

“Kami minta agar kebijakan gelang tangan barcode ini dicabut dan jemaah haji Indonesia cukup gunakan gelang dari bahan stainless,” ujarnya.

3. Fast Track untuk seluruh jemaah haji Indonesia

Layanan fast track untuk 70.000 jemaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Seokarno-Hatta diberlakukan sejak musim haji 1439H/2018M. Layanan ini terbukti sangat membantu dan mengurangi tingkat kelelahan jemaah haji.

“Kami harap layanan ini diperluas untuk jemaah haji di seluruh embarkasi di Indonesia dan tanpa tambahan biaya,” ucap Sri Ilham.

4. Perluasan Program Iyab untuk seluruh Kloter

Tahun 1440H, maskapai Saudi menerapkan Program Iyab untuk sebagian kloter jemaah haji Indonesia. Melalui program ini, ketika akan meninggalkan bandara Jeddah atau Madinah ke Tanah Air, jemaah tidak melakukan proses keimigrasian seperti perekaman biometrik, sidik jari dan lainnya. Setibanya di bandara, jemaah bisa langsung masuk pesawat.

Program ini dinilai baik dan meningkatkan kenyamanan jemaah pada fase kepulangan.

5. Penempatan Jemaah di Armina Berdasarkan Zonasi di Mekah

Sejak 2019, Indonesia menerapkan sistem zonasi dalam penempatan jemaah haji di Makkah. Penempatan dengan sistem zonazi ini juga diberlakukan di Arafah dan Mina.

“Kami minta agar hal sama diberlakukan untuk musim haji tahun ini,” ucap Sri Ilham.

6. Transportasi Jemaah di Mina

Setiap tahun, selalu saja ada jemaah haji Indonesia yang menempati kawasan perluasan Mina dengan jarak lebih 8km dari jamarat. Jarak yang jauh ini membuat jemaah kelelahan.

“Kami usul agar disediakan layanan transportasi pergi pulang dari kawasan perluasan Mina ke Jamarat,” tandasnya. (brvs)

Artikel Terkait
Terlalu Banyak Bahas Regulasi, Materi Manasik Haji Mesti Disederhanakan
"Jemaah saat haji inginnya fokus dengan ibadahnya, jangan dibebankan materi tentang regulasi."

06 Desember 2019
Bandara Kertajati Jadi Embarkasi Haji Mulai Tahun 2020
“Kami sepakat bahwa tahun ini kami harus langsung memberangkatkan jemaah dari Bandara Kertajati. "

06 Desember 2019
© 2019 TRAVELUMROH.ID. All rights reserved.