Home Paket Umroh Hubungi Kami Tentang Kami

Perizinan dan Akreditasi Penyelenggaraan Umroh Akan Diakses Lewat Aplikasi Siskopatuh

Kamis, 09 Januari 2020 16:04 WIB


Travelumroh.id – Kementerian Agama (Kemenag) akan merilis perizinan dan akreditasi penyelenggaraan umroh secara online melalui aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (Siskopatuh).

Siskopatuh merupakan aplikasi berbasis digital untuk mengawasi dan memantau Penyelenggaraan umroh dan haji khusus.

Namun, meski sudah secara online, pengurusan izin tetap melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), salah satu sistem yang sudah dijalankan Kemenag sejak tahun 2017.

Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali, aplikasi ini sudah hampir selesai dan diharapkan sudah bisa digunakan pada awal Februari 2020.

“Target kami, Februari sudah bisa digunakan. Lebih cepat lebih baik. Ini bagian dari ikhtiar kami memudahkan masyarakat dalam mengurus izin penyelenggaraan umroh,” tutur Nizar Ali di Jakarta, Kamis 9 Januari 2019.

Kemudian, kata dia, jenis perizinan yang dimaksud antara lain, izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) baru, perubahan izin, dan akreditasi PPIU.

Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, Arfi Hatim mengatakan untuk PPIU baru, proses perizinan masih menunggu Keputusan Menteri Agama tentang pencabutan moratorium.

“Sejak April 2018, Kemenag telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang moratorium izin PPIU baru,” ujarnya.

 

Ia juga menjelaskan, dalam proses pengurusan izin tersebut ada empat pihak yang akan terlibat antara lain, pemohon, PTSP, Ditjen PHU, serta Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri.

Dalam prosesnya, kata dia, semuanya akan dilakukan secara online.

“Untuk perizinan PPIU baru misalnya, proses diawali dari pengajuan oleh Biro Perjalanan Wisata (BPW) secara online untuk mendapat izin sebagai PPIU,” jelasnya.

Pada proses ini, BPW tersebut harus mengisi persyaratan pengajuan permohonan, salah satunya adalah rekomendasi dari Kanwil Kemenag Provinsi.

“Rekomendasi diberikan setelah tim Kanwil Kemenag melakukan verifikasi lapangan terkait kelengkapan kantor BPW yang mengajukan izin. Kami akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya,” ujar Arfi.

Apabila sudah lengkap, data pengajuan tersebut akan diunggah dan menunggu submit dari PTSP.

“PTSP memastikan terlebih dahulu bahwa dokumen yang diunggah sudah lengkap dan benar,” terang Arfi.

Proses selanjutnya adalah penerbitan SK Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU). Penyusunan draft SK tersebut diproses oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus yang selanjutnya diteruskan ke Biro Hukum untuk proses akhir.

SK final ditandatangani oleh Dirjen PHU lalu dikirim langsung ke PPIU secara elektronik dan PTSP.

“Selain tanda tangan Dirjen PHU atas nama Menteri Agama, SK juga dilengkapi dengan QR Code,” sambungnya.

Selama proses pengurusan ini, PPIU pemohon dapat memantau tahapannya secara online melalui menu history permohonan di aplikasi. (brvs)

Artikel Terkait
Asrama Haji Diimbau untuk Terapkan Strategi Pemasaran Berbasis Online
"Di era 4.0, Asrama haji sudah harus menerapkan strategi pemasaran online."

22 Januari 2020
Menag: Petugas Haji Harus Bertanggung Jawab dan Amanah
“Utamakan petugas yang memiliki sifat amanah, tanggung jawab, serta memiliki rasa kebersamaan.”

22 Januari 2020
© 2020 TRAVELUMROH.ID. All rights reserved.